Jokbangka – #Upah Minimum Sektoral Pertambangan #Babel 2027 Naik Menjadi #Rp4,35 Juta – Pemerintah Provinsi Kepulauan #Bangka Belitung menetapkan kenaikan #Upah Minimum Sektoral Provinsi (#UMSP) untuk sektor pertambangan dan penggalian menjadi Rp4.350.000 per bulan pada 2027. Besaran tersebut meningkat sebesar Rp300.000 atau sekitar #7,41 persen dibandingkan ketentuan tahun sebelumnya.
Kebijakan kenaikan upah ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan para pekerja, khususnya yang bekerja di industri pertambangan dan penggalian bijih timah di wilayah Bangka Belitung.
Baca Juga: 98 Blok Tambang Rakyat Disiapkan di Babel, Pengamat Soroti Risiko Cadangan Timah dan Lingkungan
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yamowa A Harefa, menjelaskan bahwa UMSP sektor pertambangan dan penggalian tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4,35 juta setiap bulan. Ketentuan tersebut mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2027.

Kenaikan Upah Pertambangan Mencapai 7,41 Persen
Jika dibandingkan dengan tahun 2026, upah minimum sektoral untuk pekerja pertambangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun sebelumnya, besaran UMSP sektor pertambangan dan penggalian berada di angka Rp4.050.000 per bulan.
Sementara itu, untuk tahun 2027 pemerintah menetapkan nominal baru sebesar Rp4.350.000 per bulan. Dengan demikian, terdapat penambahan sebesar Rp300.000 atau setara dengan kenaikan 7,41 persen.
Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap para pekerja di sektor pertambangan dapat memperoleh perlindungan upah yang lebih baik sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga.
Baca Juga: Pertamina Dorong UMKM Lokal Bangka Tengah Melalui Pengolahan Hasil Pertanian
UMSP Menjadi Dasar Perlindungan Upah Pekerja Tambang
Yamowa menjelaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral pada dasarnya berfungsi sebagai batas perlindungan atau jaring pengaman bagi pekerja di perusahaan pertambangan dan penggalian.
Khusus di Bangka Belitung, ketentuan tersebut ditujukan bagi pekerja yang bergerak dalam kegiatan pertambangan, termasuk industri penggalian bijih timah yang menjadi salah satu sektor ekonomi penting di daerah tersebut.
Selain penetapan upah minimum, penerapan Struktur dan Skala Upah (SUSU) juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Melalui sistem tersebut, perusahaan diharapkan dapat memberikan pengupahan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan jabatan, tanggung jawab, masa kerja, serta kemampuan perusahaan.
Pemerintah daerah berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan pekerja, tetapi juga mampu menjaga daya beli masyarakat dan membantu mengendalikan tekanan inflasi.
Pemerintah Berharap Dunia Usaha Tetap Berkembang
Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan kegiatan usaha di Bangka Belitung. Kenaikan upah diharapkan dapat diterima oleh kalangan pengusaha sehingga tidak menghambat pertumbuhan perusahaan maupun iklim investasi daerah.
Menurut Yamowa, keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kemampuan dunia usaha menjadi salah satu hal penting dalam penerapan kebijakan pengupahan.
Baca Juga: Polres Tanjung Priok Gagalkan Penyelundupan 11,6 Kg Sabu dari Bangka Belitung, Dua Pria Ditangkap
Pemerintah mengharapkan perusahaan-perusahaan di Bangka Belitung dapat terus berkembang, diikuti dengan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kondisi tersebut, kesejahteraan pekerja diharapkan ikut mengalami peningkatan.
Kenaikan UMSP pertambangan menjadi Rp4,35 juta pada 2027 pun diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tenaga kerja sekaligus mendukung perkembangan industri pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
















