Jokbangka – #Jailani Desak #Kajati Babel Beri Sanksi Tegas kepada #Jaksa Kejari Bangka Usai Kalah Praperadilan – #Advokat Jailani Hasyim meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (#Kajati) Kepulauan #Bangka Belitung (#Babel) mengambil tindakan tegas terhadap jaksa penyidik bidang Pidana Khusus (#Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka. Desakan tersebut muncul setelah kliennya, Ismail, Kepala Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, memenangkan sebagian gugatan praperadilan terkait perkara dugaan korupsi tata kelola kawasan hutan di wilayah tersebut.
Jailani menilai penanganan perkara yang dilakukan oleh tim penyidik Kejari Bangka perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan kejaksaan. Menurutnya, terdapat persoalan dalam proses penetapan tersangka hingga penahanan terhadap kliennya yang dinilai telah merugikan hak-hak Ismail.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kesalahan biasa karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.
Atas dasar itu, Jailani meminta Kajati Babel bersama Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Babel melakukan evaluasi sekaligus pemeriksaan terhadap jaksa yang menangani perkara tersebut.
Menurut Jailani, pimpinan kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja bawahannya. Oleh karena itu, ia berharap adanya tindakan nyata apabila ditemukan ketidakprofesionalan maupun pelanggaran dalam proses penanganan perkara.

Minta Jaksa yang Bertanggung Jawab Diberikan Sanksi
Tidak hanya meminta evaluasi, Jailani juga mengusulkan agar jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa bentuk sanksi yang disorotnya antara lain pencopotan dari jabatan hingga penurunan pangkat bagi pihak yang dinilai bertanggung jawab.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi jajaran kejaksaan agar lebih berhati-hati, profesional, dan mengedepankan prosedur hukum dalam menjalankan tugas.
Jailani juga mengingatkan agar kewenangan penegakan hukum tidak disalahgunakan. Menurutnya, tindakan penyidik harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh merugikan masyarakat yang sedang berhadapan dengan proses hukum.
Ia menilai, apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan maupun penyalahgunaan kewenangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius oleh pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Bangka Tengah, 12 Paket Narkoba Seberat 6,2 Gram Disita
Penetapan Tersangka dan Penahanan Ismail Dinyatakan Tidak Sah
Desakan Jailani tersebut berkaitan dengan hasil sidang praperadilan yang diajukan Ismail di Pengadilan Negeri Sungailiat.
Dalam putusan yang dibacakan hakim tunggal Sarah Deby, permohonan praperadilan Ismail dikabulkan untuk sebagian. Hakim menyatakan penetapan Ismail sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-07/L.9.11/Fd.1/09/2026 tertanggal 10 September 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Selain itu, hakim juga menyatakan tindakan penahanan terhadap Ismail tidak sah. Kejari Bangka selaku pihak termohon diperintahkan untuk segera membebaskan Ismail dari tahanan setelah putusan dibacakan.
Putusan tersebut menjadi dasar bagi pihak kuasa hukum untuk kembali mempertanyakan proses penyidikan yang sebelumnya dilakukan terhadap klien mereka.
Sebelumnya, Jailani juga menyoroti sejumlah persoalan administrasi dalam dokumen penetapan tersangka dan surat perintah penahanan. Ia menyebut dokumen tersebut masih mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama.
Selain itu, pihaknya mempertanyakan keterlibatan seorang staf dalam penyusunan dokumen administrasi yang kemudian disebut turut dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Jailani menilai persoalan administrasi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara.
Kejari Bangka Hormati Putusan Praperadilan
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, Herya Sakti Saad, sebelumnya menyatakan pihaknya menghormati putusan praperadilan yang telah dibacakan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak kejaksaan akan melakukan perbaikan administrasi perkara sesuai dengan pertimbangan yang tercantum dalam putusan hakim.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola kawasan hutan di Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, yang sebelumnya disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai Rp10,3 miliar.
Baca Juga: Panitia Pilkades Bangka Barat Mulai Lakukan Penyortiran Surat Suara untuk Pemilihan Serentak 2026
Dengan adanya putusan praperadilan tersebut, perhatian kini tertuju pada langkah Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dalam menindaklanjuti desakan pemeriksaan terhadap jaksa yang menangani perkara Ismail.
Catatan: Putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah berkaitan dengan aspek prosedur hukum. Putusan tersebut tidak dengan sendirinya menentukan terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana dalam perkara pokok.
















