Jokbangka – #Nelayan Gelar Aksi di Kantor #DPRD Babel, #Tolak Zona Tambang Laut dan #Desak Revisi Perda – Sejumlah nelayan dari berbagai wilayah di Provinsi #Kepulauan Bangka Belitung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Babel pada Senin (9/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana penetapan kawasan pertambangan di wilayah pesisir dan perairan yang selama ini menjadi tempat mereka mencari nafkah.
Dalam aksi tersebut, para nelayan meminta pemerintah daerah dan DPRD Babel memberikan perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan. Mereka juga mendesak agar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi sumber penghidupan masyarakat tidak dimasukkan ke dalam zona pertambangan melalui revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Massa yang hadir berasal dari beberapa kelompok masyarakat pesisir, termasuk Persatuan Nelayan Beriga dari Kabupaten Bangka Tengah serta perwakilan nelayan Bangka Selatan. Mereka menilai kebijakan zonasi laut perlu mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor perikanan.
Nelayan Minta Wilayah Pesisir Bebas dari Aktivitas Tambang
Dalam menyampaikan aspirasinya, para nelayan menegaskan bahwa laut merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga. Mereka khawatir aktivitas pertambangan di kawasan pesisir dapat merusak lingkungan perairan, mengganggu ekosistem laut, serta mengurangi wilayah yang selama ini digunakan untuk menangkap ikan.
Selain kawasan Batu Beriga di Bangka Tengah, massa juga meminta agar perairan Batu Perahu dan sejumlah wilayah pesisir di Bangka Selatan mendapatkan perlindungan serupa.
Menurut para pengunjuk rasa, penetapan kawasan bebas tambang tidak seharusnya hanya berlaku untuk satu daerah. Perlindungan tersebut perlu mencakup wilayah lain yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat pesisir.
Mereka berharap revisi RZWP3K dapat mengakomodasi kepentingan nelayan tradisional, khususnya dalam menentukan batas antara kawasan pertambangan dan wilayah tangkap ikan.
Bagi masyarakat pesisir, persoalan tersebut bukan sekadar perubahan aturan tata ruang laut. Kebijakan yang ditetapkan dinilai akan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan pekerjaan, pendapatan, dan masa depan keluarga nelayan.
Baca Juga: Ekonomi Babel Tumbuh 4,82 Persen pada Triwulan III 2026, Ekspor dan Konsumsi Jadi Pendorong
Pengesahan Revisi Raperda RZWP3K Ditunda
Aksi unjuk rasa tersebut turut berdampak pada agenda DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat paripurna yang sebelumnya dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB dengan agenda pengesahan revisi Raperda RZWP3K tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
Penundaan dilakukan ketika para nelayan masih menyampaikan aspirasi dan meminta adanya pembahasan lebih lanjut mengenai penetapan zona pertambangan di wilayah perairan Bangka Belitung.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menemui massa aksi bersama Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta. Pihaknya membuka kesempatan bagi perwakilan nelayan untuk melakukan dialog secara langsung di dalam gedung DPRD.
Didit meminta agar massa menentukan sejumlah perwakilan yang dapat mengikuti pertemuan tersebut. Melalui komunikasi tersebut, DPRD ingin mendengarkan secara langsung berbagai keberatan dan usulan yang disampaikan masyarakat.
Dalam perkembangan pertemuan, aspirasi masyarakat Batu Beriga dan nelayan Bangka Selatan diarahkan untuk dibahas secara bersama. Hal ini menyusul adanya usulan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengenai penataan sejumlah wilayah perairan yang diharapkan dapat dialihkan menjadi zona tangkap nelayan.
DPRD Babel menyampaikan bahwa pembahasan lebih lanjut perlu mengikuti mekanisme kelembagaan yang berlaku, termasuk melalui tahapan pembahasan di badan terkait dan penjadwalan oleh Badan Musyawarah.
Baca Juga: 5 HP Harga 3–4 Jutaan yang Worth It Dibeli pada November 2026
Masyarakat Berharap Aspirasi Nelayan Diakomodasi
Permasalahan mengenai pembagian kawasan laut antara aktivitas pertambangan dan wilayah tangkap nelayan telah menjadi perhatian masyarakat pesisir Bangka Belitung selama beberapa tahun terakhir.
Nelayan Batu Beriga sebelumnya telah menyuarakan keberatan terhadap rencana penetapan kawasan pertambangan di sekitar wilayah mereka. Kekhawatiran serupa kini juga disampaikan masyarakat dari sejumlah daerah di Bangka Selatan.
Mereka menilai keberadaan zona pertambangan di sekitar wilayah tangkap berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan sekaligus mengancam mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hasil laut.
Karena itu, para nelayan berharap proses revisi RZWP3K tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pembangunan dan kegiatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan serta keberlanjutan sektor perikanan.
Masyarakat juga menginginkan adanya kepastian mengenai wilayah yang dapat digunakan untuk menangkap ikan sehingga konflik pemanfaatan ruang laut dapat diminimalkan.
Melalui aksi tersebut, nelayan berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat menindaklanjuti tuntutan mereka secara serius. Mereka ingin agar kebijakan tata ruang laut di Bangka Belitung memberikan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat nelayan.
Pembahasan lanjutan revisi RZWP3K pun menjadi salah satu langkah penting untuk mempertemukan kepentingan masyarakat pesisir dengan rencana pengelolaan wilayah laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
