Jokbangka – #Gubernur Hidayat Arsani Kawal Persetujuan #APBD 2027 dan #Perda Perlindungan Perempuan di #Bangka Belitung – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama #Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (#DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (#Raperda) penting dalam #Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Babel, kawasan Air Itam, #Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Dua rancangan peraturan daerah yang memperoleh persetujuan bersama tersebut mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Sementara itu, pembahasan Raperda mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum dapat diselesaikan. DPRD bersama pemerintah provinsi memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan terhadap rancangan tersebut agar sejumlah materi penting dapat dikaji lebih mendalam.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Sejumlah pejabat daerah turut hadir, mulai dari Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga perwakilan instansi vertikal.
Baca Juga: 5 HP Harga 3–4 Jutaan yang Worth It Dibeli pada November 2026
APBD 2027 Diarahkan untuk Kepentingan Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan bahwa persetujuan APBD 2027 menjadi salah satu langkah penting dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun mendatang.
Menurutnya, penyusunan dan penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara terencana, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap program yang dibiayai melalui APBD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga akan mengarahkan perhatian pada sejumlah sektor prioritas, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hidayat menegaskan bahwa pengesahan APBD bukan sekadar penyelesaian agenda pemerintahan, melainkan menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menjalankan anggaran tersebut dengan penuh komitmen dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Semangat tersebut sejalan dengan pesan yang disampaikan Gubernur melalui ungkapan “Untuk rakyat, demi rakyat”. Menurutnya, seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat Bangka Belitung.
Perkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
Selain APBD 2027, persetujuan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan juga menjadi salah satu agenda penting dalam rapat paripurna tersebut.
Gubernur Hidayat Arsani menilai keberadaan regulasi ini diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Melalui peraturan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas kesempatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan pemberdayaan, serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi.
Ia berharap kebijakan yang telah disepakati dapat diterapkan secara bertanggung jawab dan benar-benar memberikan perlindungan kepada perempuan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial serta perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Banjir Rob Mengancam Pesisir Bangka Belitung Saat Pancaroba, BPBD Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan
Pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir Ditunda
Di sisi lain, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) masih memerlukan pembahasan lanjutan.
Penundaan tersebut dilakukan agar pemerintah provinsi bersama DPRD dapat meninjau kembali sejumlah ketentuan yang dinilai penting sebelum keputusan akhir diambil.
Pembahasan regulasi ini perlu mempertimbangkan berbagai kepentingan, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut. Hal tersebut mencakup keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan ekosistem laut.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat mendukung pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
Baca Juga: Porprov VII Babel 2026 Resmi Dibuka di Pangkalpinang, Hadirkan Atraksi Seni dan Pasar Murah
Dorong Sinergi untuk Pembangunan Bangka Belitung
Persetujuan APBD 2027 dan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung.
Gubernur Hidayat Arsani berharap seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan dapat terus menjaga koordinasi serta bekerja sama dalam menjalankan berbagai program yang telah disepakati.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, kebijakan yang ditetapkan diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga dapat diwujudkan dalam program nyata yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dengan demikian, pelaksanaan APBD 2027 dan penerapan regulasi perlindungan perempuan diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, serta terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
