JokBangka – #Pemerintah #bersama #DPRD dan #Pertamina #memastikan #bahwa #pasokan #gas #LPG 3 #kilogram di #Provinsi #Kepulauan Bangka Belitung kembali normal pada awal Februari 2026 setelah sempat mengalami gangguan distribusi. Upaya ini penting untuk menjaga kebutuhan masyarakat terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri, sekaligus memastikan penyaluran tepat sasaran.
Baca juga: Penangkapan 3 Pelaku Pencurian Mesin Jet Pump di Rusunawa Pangkal Arang
PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, memastikan distribusi LPG 3 kilogram di wilayah Bangka Belitung akan kembali lancar mulai 5 Februari 2026.
Kepastian itu disampaikan usai audiensi lintas pihak yang membahas kelangkaan gas bersubsidi yang belakangan dirasakan masyarakat.
Didit menyebutkan, jika tidak ada kendala di lapangan, penyaluran LPG 3 kilogram akan kembali berjalan normal.
Namun ia menegaskan, distribusi harus benar-benar tepat sasaran.
Baca juga: Polres Bangka Barat Gagalkan Penyelundupan Timah Ilegal 10 Ton
“Kalau tidak ada hambatan, mulai 5 Februari penyaluran LPG 3 kilogram kita pastikan kembali normal di seluruh provinsi Bangka Belitung. Tetapi penyalurannya harus tepat sasaran,” ujar Didit, Senin (2/2/2026).
Audiensi tersebut melibatkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Provinsi Bangka Belitung, perwakilan Pertamina, serta staf khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam pertemuan itu, disepakati pula pembentukan tim pengawasan terpadu.
“Tim pengawasan terpadu ini penting supaya distribusi LPG 3 kilogram benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Nantinya melibatkan kepolisian dan kejaksaan,” kata Didit.
Terkait ketersediaan stok, Didit menyampaikan bahwa Pertamina memastikan pasokan LPG 3 kilogram dalam kondisi aman untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2026.
“Untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri, Insya Allah stok aman,” ungkapnya.
Didit juga menyoroti persoalan harga eceran tertinggi (HET) yang dinilainya perlu memiliki kepastian hukum yang jelas.
Menurutnya, agen di daerah terpencil memiliki beban biaya distribusi yang lebih besar.
“Kita harus objektif. Agen-agen yang menyalurkan ke daerah jauh tentu punya biaya tambahan, ini perlu diatur dengan aturan yang adil,” jelas Didit.
Baca juga: Inflasi Bangka Belitung Lebih Rendah dari Nasional, Bank Indonesia Ungkap Faktor Pengendali Harga
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Gubernur Babel berencana mendorong pemerintah pusat membangun fasilitas penampungan atau depo LPG di Bangka Belitung.
“Dengan adanya depo penampung LPG di Bangka Belitung, kita berharap persoalan kelangkaan gas melon tidak terus berulang, apalagi kondisi kita daerah kepulauan dan cuaca sering tidak menentu,” pungkasnya.
