Jokbangka – #Belitung Ingin #Laut Tetap Bebas Tambang, Kebijakan #Zero Tambang Didorong Bertahan dalam #Perda RZWP3K – Keinginan untuk mempertahankan wilayah #perairan Belitung agar tetap terbebas dari aktivitas pertambangan kembali menjadi perhatian di tengah pembahasan revisi Peraturan Daerah (#Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (#RZWP3K) Provinsi Kepulauan #Bangka Belitung.
Sejumlah perwakilan masyarakat dan pemerintah desa di Kabupaten Belitung Timur menyuarakan harapan agar kebijakan zero tambang atau kawasan bebas pertambangan laut tetap dipertahankan dalam regulasi tersebut.
Baca Juga: OJK Catat Lebih dari 3.700 Laporan Penipuan Digital di Bangka Belitung
Aspirasi ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa perubahan aturan zonasi wilayah pesisir dapat membuka peluang bagi aktivitas pertambangan di kawasan laut yang selama ini diharapkan tetap terlindungi.
Enam Kepala Desa Sampaikan Aspirasi kepada DPRD
Enam kepala desa di Kabupaten Belitung Timur sebelumnya mendatangi DPRD Belitung Timur untuk menyampaikan penolakan terhadap kemungkinan masuknya aktivitas pertambangan ke wilayah perairan setempat.
Audiensi yang berlangsung pada Senin (19/10/2026) tersebut dihadiri perwakilan dari Desa Selingsing, Gantung, Padang, Baru, Lalang, dan Bukulimau.
Mereka diterima oleh Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, bersama sejumlah anggota dewan.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa menyampaikan bahwa kawasan laut Belitung Timur sebaiknya tetap dipertahankan sebagai wilayah bebas tambang. Mereka khawatir perubahan kebijakan zonasi justru dapat berdampak terhadap masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya laut.
Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, menjelaskan bahwa pihaknya tidak menolak proses revisi Perda RZWP3K. Namun, ketentuan mengenai kawasan zero tambang di wilayah laut Belitung Timur diharapkan tidak dihilangkan.
Perda RZWP3K Menjadi Perhatian Masyarakat Pesisir
Pembahasan revisi Perda RZWP3K menjadi perhatian karena regulasi tersebut berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan ruang laut, termasuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 mengatur rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk periode 2020–2040.
Masyarakat berharap perubahan terhadap regulasi tersebut tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
Bagi masyarakat Belitung Timur, mempertahankan kawasan bebas tambang bukan sekadar persoalan kebijakan, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan ruang hidup, kegiatan perikanan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.
Laut Belitung Memiliki Potensi Wisata dan Konservasi
Selain menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir, wilayah perairan Belitung juga mempunyai potensi besar di sektor pariwisata dan konservasi lingkungan.
Keindahan pantai, terumbu karang, serta keanekaragaman hayati laut menjadi daya tarik yang mendukung perkembangan pariwisata daerah.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya juga menyampaikan bahwa perairan Pulau Belitung ditetapkan sebagai kawasan pariwisata yang bebas dari aktivitas penambangan timah.
Sejumlah kawasan perairan, termasuk wilayah Mendanau hingga Membalong di Kabupaten Belitung dan Perairan Memporang di Belitung Timur, turut menjadi bagian dari upaya konservasi untuk menjaga ekosistem laut.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pengelolaan wilayah perairan secara berkelanjutan agar potensi wisata dan sumber daya alam tetap terjaga.
Baca Juga: Ekonomi Babel Tumbuh 4,82 Persen pada Triwulan III 2026, Ekspor dan Konsumsi Jadi Pendorong
Aspirasi Akan Disampaikan ke DPRD Provinsi
Sebagai tindak lanjut dari audiensi, DPRD Belitung Timur berencana merangkum berbagai masukan yang disampaikan oleh para kepala desa untuk kemudian diteruskan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penyampaian aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan revisi Perda RZWP3K.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak legislatif tetap memperhatikan kepentingan masyarakat pesisir serta menjaga wilayah laut Belitung Timur dari aktivitas pertambangan.
Dengan demikian, kebijakan zero tambang diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga kelestarian lingkungan laut, potensi perikanan, dan sektor pariwisata Belitung tetap terjaga.
