Jokbangka – #Badan #Pusat #Statistik (#BPS) #Kota #Pangkalpinang #terus #mempercepat #pelaksanaan #Sensus #Ekonomi #2026 (SE2026) #yang #resmi #dimulai sejak 15 Juni 2026. Memasuki pekan kedua pelaksanaan, capaian pendataan di lapangan baru mencapai 27 persen dari total target yang telah ditetapkan.
Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, menjelaskan bahwa persentase tersebut merupakan gabungan dari pendataan berdasarkan daftar awal (prelist) serta tambahan usaha maupun keluarga yang ditemukan langsung oleh petugas sensus selama berada di lapangan.
“Sensus Ekonomi 2026 setelah dua minggu berjalan sejak tanggal 15 Juni kemarin, secara total sudah mencapai 27 persen. Angka tersebut berasal dari alokasi prelist maupun tambahan usaha atau keluarga yang berhasil didata petugas,” ujar Dewi, Rabu (1/7/2026).
Masyarakat Semakin Kritis, Petugas Harus Berikan Edukasi
Dalam proses pendataan, BPS mengakui terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi petugas. Salah satu kendala utama adalah meningkatnya sikap kritis masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, termasuk pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Banyak warga maupun pelaku usaha yang mempertanyakan tujuan serta manfaat sensus sehingga petugas harus memberikan penjelasan secara langsung agar masyarakat memahami pentingnya kegiatan tersebut.
Menurut Dewi Savitri, kondisi ini tidak hanya terjadi di Pangkalpinang, tetapi juga menjadi fenomena di sejumlah wilayah lain di Bangka Belitung.
“Sekarang masyarakat cukup kritis. Mereka bertanya mengapa harus ada Sensus Ekonomi. Ini menjadi tantangan bagi petugas di lapangan untuk memberikan penjelasan. Alhamdulillah setelah dijelaskan, masyarakat dapat menerima,” jelasnya.
Belum Ada Penolakan Mutlak dari Warga
Terkait adanya isu penolakan terhadap pelaksanaan sensus, BPS menegaskan hingga saat ini belum dapat menyimpulkan adanya penolakan secara mutlak dari masyarakat maupun pelaku usaha.
Menurut Dewi, sebagian besar responden yang belum berhasil didata karena sedang memiliki aktivitas lain ketika petugas datang. Oleh sebab itu, BPS menerapkan sistem kunjungan ulang (call back) agar proses pendataan tetap dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
“Kami belum bisa menyebut itu sebagai penolakan. Jika responden sedang sibuk, petugas akan melakukan kunjungan kembali dan menyesuaikan waktu dengan responden,” katanya.
Sensus Ekonomi Berlangsung Hingga 31 Agustus 2026
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Pangkalpinang dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama BPS mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus. Data tersebut akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
Sebelumnya, BPS juga telah melakukan berbagai tahapan persiapan, mulai dari pemutakhiran data usaha, rekonsiliasi Statistical Business Register (SBR), hingga pelatihan petugas lapangan guna memastikan hasil pendataan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Pentingnya Sensus Ekonomi 2026
Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dunia usaha di Indonesia. Informasi yang dikumpulkan nantinya akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah, pengembangan investasi, pemberdayaan UMKM, hingga perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
BPS berharap partisipasi aktif masyarakat dapat membantu menghasilkan data ekonomi yang akurat, terpercaya, dan mampu menjadi fondasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pangkalpinang maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
