Jokbangka – #98 Blok Tambang Rakyat Disiapkan di #Babel, #Pengamat Soroti Risiko #Cadangan Timah dan #Lingkungan – Pemerintah Provinsi Kepulauan #Bangka Belitung (#Pemprov Babel) menyiapkan 98 blok Izin Pertambangan Rakyat (#IPR) dengan total luas mencapai 392 hektare. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas penambangan timah secara legal sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.
Meski demikian, rencana tersebut masih menyisakan sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Pengamat pertambangan mengingatkan bahwa sebagian wilayah yang disiapkan untuk IPR berada di kawasan bekas tambang. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat potensi cadangan timah yang tersisa tidak lagi sebesar sebelumnya.
Pengumuman 98 blok IPR tersebut disampaikan oleh Pemprov Babel pada 12 November 2026. Wilayah pertambangan rakyat ini tersebar di sejumlah kawasan yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Baca Juga: Polres Tanjung Priok Gagalkan Penyelundupan 11,6 Kg Sabu dari Bangka Belitung, Dua Pria Ditangkap
Dalam pelaksanaannya, hasil penambangan dari skema IPR akan disalurkan melalui lima perusahaan pengolahan dan pemurnian bijih timah. Perusahaan tersebut meliputi PT Timah, PT Mitra Stania Prima (MSP), PT Bangka Prima Tin, PT Premium Tin Indonesia, dan PT ATD Makmur Mandiri.
Skema ini dinilai memberikan keuntungan bagi masyarakat karena jalur penjualan hasil tambang telah disiapkan. Selain itu, pemegang IPR tidak dikenakan royalti seperti pada skema pertambangan tertentu, melainkan diwajibkan membayar Iuran Pertambangan Rakyat (Ipera).

Kondisi Cadangan Timah di Bekas Tambang Menjadi Perhatian
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pengamat adalah kondisi cadangan timah di wilayah yang akan dijadikan lokasi pertambangan rakyat. Beberapa blok IPR diketahui berada di kawasan bekas penambangan maupun kolong lama yang diperkirakan telah mengalami penurunan kandungan timah aluvial.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar potensi mineral yang masih dapat dimanfaatkan oleh para penambang. Terlebih, tidak semua wilayah tersebut disebut telah melalui kegiatan eksplorasi secara langsung untuk memastikan jumlah cadangan yang tersedia.
Apabila kandungan timah yang tersisa ternyata tidak mencukupi, masyarakat berisiko mengeluarkan biaya operasional tanpa mendapatkan hasil produksi yang sepadan. Keadaan ini juga dapat memicu persoalan baru apabila penambang berusaha mencari sumber timah di luar wilayah yang telah mendapatkan izin.
Risiko tersebut perlu diperhatikan karena beberapa blok IPR diketahui berbatasan dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah. Oleh sebab itu, kejelasan koordinat dan batas wilayah menjadi hal penting agar kegiatan penambangan tidak meluas ke area yang bukan menjadi bagian dari izin masyarakat.
Potensi Penyalahgunaan Jalur Penjualan Bijih Timah
Selain persoalan cadangan, pengamat juga menyoroti kemungkinan terjadinya praktik penitipan hasil tambang. Kondisi ini berpotensi muncul apabila penambang dari luar wilayah IPR memanfaatkan jalur penjualan resmi milik pemegang izin untuk memasukkan hasil produksinya.
Perbedaan harga pembelian antara jalur IPR dan jalur lainnya dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik tersebut. Apabila harga pembelian melalui skema IPR lebih menguntungkan, bukan tidak mungkin ada pihak yang mencoba menjual bijih timah dari luar wilayah izin dengan mengatasnamakan hasil produksi tambang rakyat.
Karena itu, pemerintah perlu memperketat pemeriksaan terhadap asal-usul bijih timah, jumlah produksi, serta proses distribusinya. Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang terjadinya manipulasi data produksi dan penyamaran sumber hasil tambang.
Pengamat juga menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi jalur distribusi bijih timah dari Belitung menuju Pulau Bangka. Sebelumnya, hasil penambangan timah dari Belitung disebut lebih banyak disalurkan melalui PT Timah.
Namun, dengan adanya skema IPR dan penunjukan perusahaan pengolahan serta pemurnian melalui keputusan gubernur, jalur penjualan bijih timah dapat menjadi lebih beragam. Perubahan tersebut perlu diikuti pengawasan yang transparan agar tidak menimbulkan persoalan dalam pencatatan produksi dan distribusi.
Baca Juga: Jailani Desak Kajati Babel Beri Sanksi Tegas kepada Jaksa Kejari Bangka Usai Kalah Praperadilan
Pengawasan Tambang dan Kewajiban Reklamasi Harus Diperketat
Bertambahnya jumlah blok pertambangan rakyat juga harus diikuti dengan kesiapan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Setiap pemegang IPR wajib menjalankan kegiatan penambangan sesuai koordinat, ketentuan teknis, serta aturan perlindungan lingkungan yang berlaku.
Guru Besar Ilmu Hukum Pertambangan, Prof. Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan rakyat tetap memiliki batasan hukum yang harus dipatuhi.
Ketentuan tersebut mencakup luas wilayah pertambangan, jangka waktu izin, penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pengelolaan lingkungan, hingga kewajiban reklamasi setelah kegiatan penambangan selesai.
Untuk luas wilayah, pemegang IPR perseorangan dibatasi maksimal 5 hektare, sedangkan koperasi dapat memperoleh wilayah dengan luas maksimal 10 hektare sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, kewajiban reklamasi juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Berdasarkan keterangan dalam pemberitaan tersebut, Peraturan Daerah (Perda) mengatur adanya jaminan reklamasi sebesar 10 persen dari nilai penjualan. Dana tersebut disisihkan dan dapat dikembalikan setelah kewajiban reklamasi diselesaikan.
Aturan turunan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) juga dinilai perlu mengatur berbagai aspek teknis, seperti standar peralatan kerja, kedalaman penggalian, dan kemampuan lingkungan dalam menanggung aktivitas pertambangan.
Dengan adanya aturan yang jelas serta pengawasan yang konsisten, risiko kerusakan lingkungan dan kecelakaan kerja diharapkan dapat ditekan.
IPR Diprioritaskan untuk Masyarakat Lokal
Di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan bahwa penyiapan Wilayah Pertambangan Rakyat dan penerbitan IPR ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat, bukan untuk kepentingan perusahaan tambang berskala besar.
Wakil Pimpinan I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menyampaikan bahwa penyusunan WPR dan IPR dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah provinsi, DPRD, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat lokal dan koperasi di wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR untuk menjalankan kegiatan pertambangan secara resmi.
Melalui legalitas tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian hukum sekaligus kesempatan meningkatkan pendapatan keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Reskiansyah, menyampaikan bahwa perkembangan persiapan WPR dan IPR paling cepat terlihat di Kabupaten Belitung Timur.
Wilayah yang disiapkan mencakup Kecamatan Manggar, Lenggang, dan Gantung dengan luas sekitar 2.150 hektare. Pemerintah daerah juga mencatat terdapat 24 koperasi dan pemohon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi tahapan verifikasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk proses penerbitan IPR di Belitung Timur.
Pemerintah berharap seluruh proses tersebut dapat diselesaikan sesuai target sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas pertambangan dengan legal dan memperoleh perlindungan hukum.
Baca Juga: 4 Nelayan Hilang Kontak di Perairan Lampu Putih Bangka Tengah Ditemukan Selamat
Legalitas Harus Diimbangi Pengelolaan yang Bertanggung Jawab
Penyiapan 98 blok IPR di Bangka Belitung menjadi salah satu langkah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya timah secara legal. Namun, keberhasilan program ini tidak cukup hanya dilihat dari jumlah blok yang disediakan maupun izin yang diterbitkan.
Pemerintah tetap perlu memastikan ketersediaan cadangan timah, kejelasan batas wilayah, pengawasan jalur penjualan, serta pelaksanaan kewajiban reklamasi.
Tanpa perencanaan dan pengawasan yang memadai, program yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari kerugian operasional penambang hingga kerusakan lingkungan.
Oleh karena itu, penerapan IPR perlu dibarengi dengan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, pertambangan rakyat di Bangka Belitung diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
















